IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DIBIDANG PENDIDIKAN DI KOTA BOGOR

Authors

  • Ana Sabhana Azmy FISIP UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
  • Fini Pertiwi FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

DOI:

https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.10699

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Pengarustamaan Gender, pemerintah Bogor

Abstract

Gender Mainstreaming (PUG) is important to be implemented in a policy. This study aims to determine the implementation and obstacles of the Bogor mayor's regulations regarding PUG in secondary education in the city of Bogor. This is a qualitative research with case studies. Data collected by interviewing four person in education, excutive, and legislative background. Others data collected by literatur review from books and journals. The results show that the implementation of Bogor mayor's regulation No.42 of 2017 concerning General Guidelines for the Implementation of PUG in secondary education in the city of Bogor has not been maximal. The communication patterns, resources and dispositions or attitudes of the officials are not optimal to solve a gender biased as the problems. The obstacles in implementing the PUG program are; 1) PUG has only become a concern at the individual level or several work units and has not been comprehensive, 2) There are limited human resources in PUG implementing agencies in the education sector, as well as a lack of understanding of a gender- fair perspective, and 3) Communication and coordination aspects between teams are still lacking, and the absence of socialization for additional knowledge.

 

Pengarusutamaan Gender (PUG) penting untuk diterapkan dalam sebuah kebijakan, khusus dilingkungan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi serta hambatan dari peraturan walikota Bogor terkait PUG pada lingkup pendidikan menengah di kota Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus. Data penelitian dikumpulkan dengan mewawancarai empat informan dibidang pendidikan, eksekutif, dan legislatif. Data lain diperoleh dari studi literatur, baik buku ataupun jurnal dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan walikota Bogor No.42 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG pada pendidikan menengah di kota Bogor belum maksimal. Pola komunikasi, sumber daya dan disposisi atau sikap aparat belum maksimal dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan masalah pemahaman yang bias gender. Hambatan dalam implementasi program PUG dibidang Pendidikan tersebut adalah; 1) PUG baru menjadi kepedulian ditingkat individu atau beberapa unit kerja dan belum menyeluruh, 2) Adanya keterbatasan SDM di instansi penyelenggara PUG bidang pendidikan, serta kurangnya pemahaman akan perspektif adil gender, dan 3) Aspek komunikasi dan koordinasi antar tim masih kurang, serta ketiadaan sosialisasi untuk penambahan pengetahuan.

Author Biographies

Ana Sabhana Azmy, FISIP UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Department of Politics, FISIP UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Fini Pertiwi, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Department of Political Science, FISIP UIN Jakarta

References

Agustino, L. (2006). Politik dan Kebijakan. AIPI.

Bappeda. (2019). RPJMD Kota Bogor Tahun 2019 -2024.

Fakih, M. (2001). Analisis Gender & Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar.

Fatchiya, A. (2020). Wawancara.

Nasional, B. P. H. (n.d.). Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan. https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf

United Nations Development Programme. (2018). Human Development Reports 2018. Http://Hdr.Undp.Org/En/Composite/GII. http://hdr.undp.org/en/composite/GII

Vienny, U. M. (2020). Wawancara.

West, C., & H.Zimmerman, D. (n.d.). Doing Gender (Gender & Society). University of California.

Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik; Teori dan Proses. Media Pressindo.

Downloads

Published

2021-01-01

Issue

Section

Articles